JAS LURAH (JANGAN SUKA LUPA SEJARAH)

JASLURAH

Oleh: Dindin Syahyudin (Guru & Penulis Independen)

 

قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ ۖ

 بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

 

Indonesia pernah mengalami masa kelam dalam perubahan arah kebijakan negara yang ditandai oleh gerakan politik moral para mahasiswa seluruh Indonesia yang ikut dikawal oleh para tokoh bangsa yang pro perubahan dan perbaikan  sistem ketatanegaraan baik secara ekonomi maupun politik. Tuntutan lain yang sangat fundamental adalah permintaan seluruh elemen masyarakat adalah berkenaan dengan kepemimpinan Presiden Suharto saat itu yang dinilai terlalu dominan, terlalu lama, terlalu banyak penyimpangan dan terlalu Suharto sentris sehingga menafikan keberadaan putera puteri bangsa lain yang sebenarnya juga memiliki potensi untuk mengemban amanat sebagai pimpinan tertinggi dinegeri ini. tentu bukan salah Suharto semata jika kemudian dia berhasil berkuasa selama kurang lebih 32 Tahun lamanya, bukan tanpa sebab juga jika kemudian dia berhasil mengamankan masa pemerintahannya sampai pada hitungan waktu yang panjang dan lama seperti itu.  

Tidak dapat dipungkiri jika Suharto berhasil mengkoordinasikan (untuk mengganti kata kooptasi) seluruh kekuatan Politik dan pertahanan keamanan dibawah kendalinya untuk kemudian digunakan untuk kepentingan Politiknya dalam rangka menguasai, mengatur dan mengarahkan gerak langkah negara menjadi irama yang dia kehendaki. Dia pasti tidak bisa bekerja sendiri untuk menguasai dan mengatur kekuasaannya saat itu, dia perlu pigur dan kekuatan lain yang bisa memberi bantuan dan dukungan untuk menjaga stabilitas sesuai dengan arah kebijakannya. Maka dia kuasai TNI POLRI dalam leburan ABRI, dia kuasai dan kendalikan partai politik supaya menjadi kendaraan legitimasi kekuasaannya sehingga nampak demokratis melalui Pemilu 5 tahunan yang memang disiapkan dan disetting untuk memenangkan dirinya dan memperpanjang masa jabatannya. Maka diciptakanlah sebuah kondisi bahwa dinegara berkembang seperti indonesia maka jumlah partai politik tidak boleh terlalu banyak karena pola pikir dan tingkat pemahaman politik yang masih rendah akan memicu banyak konflik jika tersedia terlalu banyak partai politik dalam satu perhelatan Pemilu. Berdasar kebijakan tersebut maka terjadilah merger atau lebih tepatnya kawin paksa partai partai politik untuk menyesuaikan dengan kebijakan Suharto tersebut yang pada akhirnya gabungan-gabungan partai politik tersebut memunculkan 3 partai besar dizaman orde baru yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (P3), GOLKAR dan terakhir adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang kemudian menjadi langganan dalam hajat politik lima tahunan di republik ini.

Demikian powerfull nya Suharto saat itu, dia menjelma bak pimpinan setengah dewa yang tak tersentuh oleh hukum dan perubahan. 32 Tahun berkuasa tentu menyiratkan betapa ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan pemerintahan saat itu. Dia gunakan berbagai macam cara untuk melanggengkan kekuasaannya itu baik dengan cara-cara konstitusional dan cara cara intimidatif, kekerasaan dan pelemahana terhadap pihak-pihak yang dianggap mengganggu kesenangan kekuasaannya. Ada yang dipenjara, diasingkan secara politik atau diganggu hajat hidupnya dengan cara dipersulit mendapatkan akses terhadap kebutuhan sehari-harinya. Tetapi sekali lagi ini bukan kesalahan Suahrto semata karena pihak-pihak lain yang membantunya pun mendapat keuntungan yang tidak sedikit pula. Para tokoh Partai politik memperoleh akses hidup dan kekuasaan yang leluasa didalam pemerintahan, para pengusaha yang berafiliasi dengan kekuatan rezim mendapatkan jatah proyek yang besar dalam proyek pembangunan dan individu-individu dibawah kendalinya mendapat posisi strategis dalam pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sekali lagi Suharto tidak salah seorang diri, ada juga kesalahan rakyat yang tidak mau membuka mulut lebar-lebar untuk menegur dan mengingatkan rezim berkuasa untuk segera bertobat secara politik dan mengembalikan kepentingan demokrasi menjadi milik rakyat. Rakyat juga ikut bersalah karena tidak dengan sekuat tenaga mengingatkan rezim yang lama berkuasa tersebut bahwa berkuasa terlalu lama pasti akan menimbulkan banyak penyimpangan, pasti akan terjadi korupsi dan menghilangkan partisipasi rakyat untuk ikut serta membangun negara. Lord Acton (1833-1902) seorang guru besar University of Cambridge menyatakan “ Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely” yang artinya “ kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut (tak terbatas) cenderung korup secara absolut”  Oleh karena itu partisipasi rakyat mutlak diperlukan untuk menjaga ruh demokrasi tetap menjamin hak konstitusional seluruh warga untuk mendapat akses yang sama terhadap pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam.

Partisipasi dan pengawasan ternyata tidak cukup kuat untuk menjamin tidak terjadi penyimpangan yang sama karena nafsu manusia untuk berkuasa itu sangat besar. Ini tidak terlepas dari nikmatnya kekuasaan yang melenakan. Oleh karena itu demokrasi memerlukan ikhtiar untuk membatasi masa kekuasaan untuk tidak terjadi lagi seseorang berkuasa tidak tak terbatas dalam lingkup apapun dinegara ini. Oleh karena maka diputuskanlah untuk diadakan pembatasan masa jabatan dan kekuasaan yang semata mata ditujukan untuk menghindari penyimpangandan korupsi dalam jabatan dan kekuasaan tersebut. Disamping itu pembatasan masa jabatan dan kekuasaan akan menciptakan sirkulasi dan rotasi pemimpin yang berimbas kepada munculnya kompetisi yang terbuka diseluruh elemen masyarakat. Rotasi dan sirkulasi kepemimpinan juga bisa menghilangkan kultus individu (Merasa diri paling bisa), memberi kesempatan kepada potensi lain untuk juga ikut berkontribusi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan juga menhilangkan kultus jabatan yang menjadikan jabatan sebagai tujuan hidup dan menjadi sesembahan selain dari yang maha pencipta.

Akhirnya tidak ada kekuasaan yang tanpa batas karena hanya milik Alloh lah kekuasaan yang hakiki itu. Alloh bisa cabut jabatan dan kekuasaan itu dengan kehendak-Nya. Jangan terlena dengan jabatan, Suharto diberi kesempatan untuk berhenti sebelum terjadi kerusuhan 1998 tetapi tidak beliau gunakan karena laporan para bawahannya yang memberikan laporan Asal Bapak Senang (ABS) yang menyebabkan  beliau tergiur untuk kembali mencalonkan diri menjadi Presiden. Padahal kondisi riil saat itu adalah hampir sebagian besar rakyat indonesia menghendaki terjadinya suksesi atau pergantian kepemimpinan dan memunculkan sosok pemimpin baru untuk bisa membawa Indonesia menuju kejayaannya. Suharto pernah punya kesempatan untuk lengser secara damai, tetapi nafsu jabatan untuk berkuasa membutakan mata hati dan telinganya, sehingga pada akhirnya rakyat melakukan kudeta kecil bernama reformasi untuk menurunkannya. Suharto yang berkuasa secara absolut selama 32 tahun ternyata takluk bertekuk lutuk dibawah kaki reformasi. Ketika kekuasaan sudah dianggap usang dan menyimpang maka rakyat akan datang dan meruntuhkan egoisme dan membangun ulang peradaban. Pesan akhir yang ingin saya sampaikan berhati-hatilah dan cerdaslah untuk memilih saat yang tepat untuk naik dan saat yang damai untuk turun dari kekuasaan supaya kita dikenang sebagai seorang negarawan yang bijaksana. Hal ini bisa berlaku secara universal, umum dan menyeluruh disetiap sektor kehidupan baik itu dikantor, disekolah atau tempat tempat lain yang menjalankan roda kepemimpinan. Jika Sukarno pernah punya isitilah JAS MERAH (Jangan sekali kali lupa sejarah) Diakhir tulisan ini saya ingin tutup dengan kiasan kata JAS LURAH (Jangan Suka Lupa Sejarah), jika kita tidak arif dan bijaksana dengan jabatan yang kita emban saat  ini maka bukan tidak mungkin kita akan bernasib serupa dengan Presiden Suharto dulu, diturunkan secara paksa dan tak beretika. Naudzubillah Tsumma Naudzubillahi min Dzalik. Cag!!!